Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Rokan Hilir Azlita AM. Keb., bersama Ketua DPD apdesi Provinsi dan perwakilan pengurus berangkat ke-jakarta.
Datin Penghulu Sungai Kubu Hulu ini membenarkan bahwa keberangkatan ke ibukota dalam rangka aksi damai menyuarakan menolak Kebijakan PMK No. 81 tahun 2025 di istana negara Senin besok (08/12/2025).
“Yaa, kami berangkat dan sampai di Jakarta, dari Kabupaten Rokan Hilir kami sebanyak 9 orang akan mengikuti ikut dalam aksi damai di istana negara, terang Ketua APDESI Azlita.
Sebutnya, adanya keberangkatan mereka ke Jakarta dalam rangka ikut aksi damai dengan tema menggugah hati bapak presiden Prabowo. pihaknya telah memberitahukan kepada Pimpinan yaitu Bupati H. Bistamam.
Menurut Ketua APDESI Rohil Azlita, peserta dalam Aksi Damai dikabarkan sebanyak 50.000 peserta yang terdiri dari 37 Provinsi, Armada Bos telah disiapkan sebanyak 880 untuk membawa peserta aksi damai.
Aksi damai ini merupakan bentuk penolakan Pemerintah Desa setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meneken PMK Nomor 81 Tahun 2025 tentang pencairan dana desa yang menuai banyak kontroversi, ujarnya.
Kepala desa seluruh Indonesia lanjut Azlita, bukan membawa bendera organisasi mana pun. Bagi mereka, pencairan Dana Desa Tahap II tahun 2025 adalah harga mati,” Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2025 menyebabkan terhentinya penyaluran Dana Desa Tahap II serta mengalihkan sebagian besar anggaran desa ke program-program yang bukan menjadi kewenangan pemerintah desa.
Kebijakan tersebut dianggap menghambat berbagai kebutuhan penting, mulai dari pembangunan desa, pelayanan kepada masyarakat, hingga pembayaran honor untuk kegiatan dasar di tingkat desa, tutup Azlita (red)