Nasional

Nasib Ribuan Honorer Non-Database Menggantung: Bupati Rohil Serahkan Kejelasan ke Pusat

Rokan Hilir — Nasib ribuan tenaga kesehatan dan pekerja honorer non-database di lingkungan Pemkab Rokan Hilir (Rohil) yang tak kunjung mendapat kepastian status akhirnya direspon oleh Pemkab setempat.

 

Bupati Rohil H. Bistamam memberi sinyal bahwa ruang gerak daerah kini terkunci oleh regulasi pembatasan dan pengangkatan honorer dari Pemerintah Pusat. Saat ditemui di arena Car Free Day, Bagan Batu, Minggu (6/9/2026), H. Bistamam yang sempat enggan menjawab akhirnya melempar persoalan ini ke tingkat Kementerian.

 

“Honorer itu tanya sama Pak Menteri ya, boleh atau tidak menerima tenaga honorer,” beber H. Bistamam, selaku Bupati Rokan Hilir

 

Meski kewenangan daerah dipangkas aturan Kemendagri, Pemkab Rohil mengklaim tidak tinggal diam dan tetap mengusulkan para pekerja yang sudah lama mengabdi agar bisa diakomodasi.

 

“Kalau yang sudah bekerja dan sudah berjalan di upayakan diusulkan, mudah-mudahan doa kita bersama Kemendagri nanti meloloskan keinginan kita,” kata H. Bistamam.

 

“Pemerintah Daerah tidak berdiam diri, terus menyuarakan dan mengajukan kebutuhan daerah,” akuinya.

 

“Pemkab sudah nengupayakan agar tenaga honorer non data base yang bekerja di lingkungan Pemda Rohil diprioritaskan,” ujar H. Bistamam.

 

Pernyataan Bupati tersebut direspon oleh para nakes honorer ‘non-database’ yang selama ini beroperasi di Puskesmas dan fasilitas kesehatan daerah. Meski menyambut baik niat pengusulan tersebut, para nakes menyoroti ketimpangan beban kerja mereka yang setara ASN namun tanpa jaminan kesejahteraan yang layak.

 

“Harapan kami sejak lama bercampur perasaan cemas, di mana selama ini telah berjuang tanpa kepastian status, gaji tidak tetap, dan belum dapat perlindungan kepegawaian yang layak meskipun dengan beban kerja dan besarnya tanggung jawab sama dengan ASN atau pegawai PPPK,” kata Santi, salah satu nakes honorer, Selasa (8/9/2026).

 

“Kami berharap Pemerintah Pusat mempertimbangkan pengabdian kami. Pemda sudah mengusulkan, kini kami berdoa Kemendagri memberi kelonggaran bagi perawat honorer dan tenaga lainnya,” beber Santi didampingi rekan sejawatnya.(SHF)

Related posts

Kajati Riau Ikuti Kegiatan Kunker JAM Intelijen Kejaksaan Agung RI secara virtual

Admin AYo Berbagi

Dokumen Pengelolaan Bansos Covid- 19 Dinsos Disita Penyidik Kejati SBB 

Admin AYo Berbagi

Kapolda Riau : Kita Segera Laksanakan Arahan Presiden Untuk Pengendalian Karhutla Di Riau.

Admin AYo Berbagi