Jakarta – Pengadilan Tata Usaha Negara, telah melakukan Putusan Perkara Tata Usaha Negara Register Nomor 355/G/2023/PTUN.JKT dengan Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H, dkk selaku Penggugat melawan Jaksa Agung RI selaku Tergugat dengan objek sengketa yang dimintakan batal, berupa:
Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Jaksa Agung tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, yang terbit pada Tanggal 20 Maret 2023,
Dalam siaran pers disampaikan Kapuspenkum Kejagung Dr. Ketut Sumedana, adapun amar putusan dari Majelis Hakim yaitu sebagai berikut:
Mengadili:
Dalam Eksepsi:
Menerima Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Para Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (Persona Standi In Judicio).
Dalam Pokok Perkara:
Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima.
Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah).
Sidang putusan tersebut dihadiri oleh Tim Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) yang terdiri dari S. Djoko Rahardjo, Haryono, Ida Normalasari, Annissa Kusuma Hapsari dan Rizky Mariani.
Demikian Majelis Hakim memberikan putusan, apabila para pihak tidak sependapat dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau para penggugat agar menghubungi PTSP PTUN Jakarta, tutup Kapuspenkum Ketut Sumedana ( Suriman)
